MENGAPA SISTEM SEKOLAH SEPANJANG HARI PERLU DITERAPKAN DI SEMUA SEKOLAH DASAR DI PAPUA
Oleh :
Dr. Agus Sumule
Pengantar
Papua
sedang berada pada persimpangan penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Tantangan rendahnya partisipasi sekolah, ancaman meningkatnya angka anak tidak
bersekolah, serta persoalan gizi dan keterbatasan infrastruktur menuntut solusi
yang terintegrasi dan berjangka panjang. Dalam konteks tersebut, Sistem Sekolah
Sepanjang Hari (SSH) hadir bukan sekadar sebagai inovasi penambahan waktu
belajar, melainkan sebagai strategi transformasi pendidikan yang menyatukan
penguatan akses, mutu pembelajaran, pemenuhan gizi, dan pembangunan
infrastruktur dasar secara simultan. Penerapan SSH di seluruh Sekolah Dasar di
Papua menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak
pendidikan yang layak sekaligus membangun fondasi generasi Papua yang sehat,
cerdas, dan produktif.
Tulisan
ini saya sematkan dalam blog saya sebagai bagian dari sharing pengetahuan dan
pengalaman. Tulisan ini mengulas pemikiran Dr. Agus Sumule tentang pentingnya
Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai langkah strategis untuk
memperbaiki layanan pendidikan di Papua. SSH dipandang bukan sekadar menambah
jam belajar, tetapi sebagai solusi menyeluruh yang menjawab berbagai persoalan
sekaligus: memperluas akses dan mencegah anak putus sekolah, meningkatkan mutu
melalui penguatan enam literasi, mendukung gizi dan kesehatan anak, serta
menjadi fondasi untuk mewujudkan wajib belajar hingga pendidikan menengah. Lebih
dari itu, penerapan SSH juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti
air bersih, listrik, dan internet, yang pada akhirnya ikut menggerakkan layanan
kesehatan dan ekonomi kampung. Dengan demikian, SSH menjadi strategi masa depan
pendidikan Papua yang menyatukan aspek pendidikan, kesehatan, dan pembangunan
sosial dalam satu arah perubahan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Ancaman Serius bagi Masa Depan Pendidikan Papua
Papua sedang menghadapi tantangan pendidikan yang mendasar dan mendesak. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) di berbagai jenjang menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum menikmati hak dasarnya untuk belajar. Jika kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, diproyeksikan bahwa hingga tahun 2030 jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua dapat melampaui satu juta orang.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahaya terhadap masa depan sumber daya manusia Papua. Tanpa intervensi yang kuat dan terintegrasi, Papua berisiko kehilangan satu generasi produktif. Dalam konteks inilah, Sistem Sekolah Sepanjang Hari (SSH) perlu dipandang sebagai solusi strategis dan mendesak untuk diterapkan di semua Sekolah Dasar (SD) di Papua.
Memperluas Akses dan Mencegah Putus Sekolah
Salah satu alasan utama penerapan SSH adalah untuk memperluas akses dan menjaga keberlanjutan pendidikan dasar. Banyak anak di kampung-kampung Papua menghadapi hambatan jarak, kemiskinan, serta keterbatasan fasilitas sekolah. Sekolah yang hanya berjalan setengah hari dengan dukungan minimal sering kali tidak cukup kuat untuk mempertahankan anak tetap bersekolah.
Melalui SSH, sekolah menjadi pusat pembinaan anak sepanjang hari dalam lingkungan yang aman, terstruktur, dan produktif. Anak-anak tidak hanya datang untuk belajar beberapa jam, tetapi menjalani proses pembelajaran yang lebih intensif dan bermakna. Dengan demikian, risiko putus sekolah dapat ditekan dan keterikatan anak terhadap sekolah semakin kuat.
Meningkatkan Mutu melalui Penguatan Enam Literasi
SSH tidak sekadar menambah jam belajar, tetapi memperkaya
kualitas pembelajaran. Sistem ini memberi ruang untuk penguatan enam literasi
utama: baca tulis, matematika, sains, digital, finansial, serta kewargaan dan
kebudayaan.
Anak-anak Papua perlu dibekali kemampuan berpikir kritis,
memahami teknologi, mengelola keuangan sederhana, serta memiliki kesadaran
sebagai warga negara yang menghargai budaya lokalnya. Dengan waktu belajar yang
lebih panjang dan terstruktur, pembelajaran dapat dilakukan secara lebih
mendalam, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan masyarakat kampung.
Mendukung Gizi dan Kesehatan Anak
Banyak anak di Papua menghadapi persoalan gizi yang
berdampak pada kemampuan belajar mereka. SSH dirancang dengan dukungan
pemenuhan makan tiga kali sehari di sekolah. Bagi sebagian anak, sekolah dapat
menjadi tempat paling terjamin untuk memperoleh asupan makanan bergizi.
Anak yang sehat dan kenyang akan lebih fokus, lebih
aktif, dan lebih siap menerima pelajaran. Dengan demikian, SSH memperbaiki
kualitas pendidikan sekaligus memperkuat fondasi kesehatan generasi muda Papua.
Fondasi Pemenuhan Wajib Belajar Pendidikan Menengah
Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mewajibkan setiap
penduduk berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah. Untuk mewujudkan
amanat ini, pendidikan dasar harus diperkuat terlebih dahulu.
SSH di tingkat SD dapat menjadi fondasi pengembangan SMP,
SMA, atau SMK di tingkat kampung. Dengan dukungan guru pendamping lulusan
perguruan tinggi dan pemanfaatan sumber belajar digital, sekolah dapat
berkembang menjadi pusat pendidikan terpadu. Dengan demikian, penerapan SSH
bukan hanya memperbaiki SD, tetapi membangun jalur pendidikan berkelanjutan
hingga tingkat menengah.
Mendorong
Pembangunan Infrastruktur Dasar
Sistem Sekolah Sepanjang Hari membutuhkan dukungan infrastruktur seperti air bersih, listrik, dan internet. Ketika semua SD di Papua menerapkan SSH, penyediaan infrastruktur ini menjadi prioritas pembangunan.
Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung sekolah pada akhirnya juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Air bersih memperbaiki kesehatan lingkungan, listrik memperpanjang waktu produktif warga, dan internet membuka akses terhadap informasi global.
Menggerakkan Pembangunan Kesehatan dan Ekonomi Kampung
Kehadiran internet di sekolah memungkinkan kader
kesehatan ibu dan anak mengakses informasi medis dan berkonsultasi dengan bidan
atau dokter di kota saat menghadapi kasus darurat. Sekolah menjadi simpul
informasi dan koordinasi layanan sosial di kampung.
Dalam bidang ekonomi, akses digital membantu masyarakat
memperoleh informasi harga pasar, teknik produksi, dan strategi pemasaran
produk lokal. Literasi finansial yang dipelajari anak-anak di sekolah juga
dapat memengaruhi pola pengelolaan keuangan keluarga. Dengan
demikian, SSH berperan sebagai motor penggerak transformasi sosial-ekonomi
berbasis pendidikan.
SSH
sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan Papua
Sistem
Sekolah Sepanjang Hari perlu diterapkan di semua Sekolah Dasar di Papua karena
pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. SSH menawarkan pendekatan
komprehensif yang menyatukan perluasan akses, peningkatan mutu, pemenuhan gizi,
penguatan literasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Lebih
dari sekadar kebijakan pendidikan, SSH adalah strategi pembangunan jangka
panjang. Dengan menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan belajar sepanjang
hari, Papua sedang membangun generasi yang sehat, terdidik, melek teknologi,
berkarakter, dan siap mengembangkan potensi daerahnya sendiri.
Inilah
alasan mendasar mengapa Sistem Sekolah Sepanjang Hari harus menjadi agenda
prioritas bagi masa depan Papua.
KOMITMEN BERSAMA 6 GUBERNUR SE-TANAH “Konsep Bridging dan Integrasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua”
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC): Antara Capaian Kebijakan dan Realitas Pelayanan BPJS Kesehatan
Latar Belakang
Pencapaian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (predikat terbaik Kategori Utama), bersama lima kabupaten yakni Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan dan Kota Sorong patut diapresiasi sebagai sebuah langkah maju dalam upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat (https://www.jmnews.id/ragam/2902203401/papua-barat-daya-sapu-bersih-uhc-awards-2026-seluruh-daerah-raih-status-uhc-prioritas).
Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi wilayah yang relatif terpencil, komitmen Pemerintah untuk memastikan hampir seluruh penduduknya terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan keseriusan kebijakan yang tidak sederhana. Capaian ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan serta kesungguhan dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik secara inklusif.
Di atas kertas, penghargaan UHC adalah sebuah prestasi kebijakan yang penting. Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penghargaan ini belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman warga ketika berhadapan dengan layanan kesehatan sehari-hari. Di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, persoalan akses, keterbatasan fasilitas, dan mutu pelayanan masih menjadi cerita yang sering terdengar dari masyarakat penerima manfaat.
Universal Health Coverage merupakan mandat pembangunan nasional untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu tanpa terbebani biaya. Pemerintah daerah yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN tinggi dan tingkat keaktifan peserta yang stabil dinilai telah melaksanakan mandat tersebut dan layak memperoleh Penghargaan UHC.
Dalam praktiknya, capaian administratif ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan. Karakteristik geografis, keterbatasan tenaga kesehatan, serta kesiapan fasilitas layanan membuat sebagian masyarakat belum merasakan manfaat JKN secara optimal, meskipun secara administratif telah tercakup dalam skema UHC.
Permasalahan Utama
Pertama, penghargaan UHC lebih menitikberatkan pada aspek kepesertaan dibandingkan mutu layanan. Penilaian masih berfokus pada cakupan dan keaktifan peserta JKN, sementara aspek penting seperti waktu tunggu, ketersediaan obat, kenyamanan layanan, dan kepuasan pasien belum menjadi indikator utama.
Kedua, masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, serta sarana transportasi rujukan, sehingga masyarakat kesulitan memanfaatkan layanan kesehatan meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Ketiga, persepsi publik terhadap peran BPJS Kesehatan sering kali kurang tepat. Keluhan masyarakat kerap diarahkan kepada BPJS Kesehatan, padahal sebagian besar persoalan bersumber dari kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Analisis Kebijakan
Secara normatif, Penghargaan UHC telah sejalan dengan tujuan perluasan perlindungan jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan telah menjalankan perannya sebagai penjamin sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tanpa penguatan pada aspek pelayanan, capaian UHC berisiko dipersepsikan sebagai keberhasilan administratif semata, bukan sebagai jaminan layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Efektivitas UHC pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta kebijakan daerah dalam mendukung akses dan mutu layanan.
Dukungan Dana Otonomi Khusus dalam Skema Pembiayaan BPJS
Dalam konteks Papua, termasuk Kabupaten Maybrat, skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, melainkan berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang melengkapi dan memperkuat keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Secara praktis, Dana Otsus digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, menjaga keaktifan kepesertaan JKN, serta menutup berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak sepenuhnya dibiayai dalam skema JKN. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan transportasi rujukan pasien, akomodasi pendamping, layanan kesehatan bergerak, serta insentif tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Keberadaan Dana Otsus menjadi faktor penentu agar capaian Universal Health Coverage tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tanpa dukungan Dana Otsus yang terintegrasi dengan perencanaan layanan JKN, terdapat risiko bahwa cakupan kepesertaan yang tinggi tidak sejalan dengan kemudahan akses dan mutu pelayanan kesehatan di lapangan.
Oleh karena itu, sinkronisasi pemanfaatan Dana Otsus dengan skema JKN menjadi prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan UHC. Integrasi ini menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berperan sebagai penjamin pembiayaan layanan, sementara Dana Otsus berfungsi memastikan masyarakat Papua dapat mengakses layanan tersebut secara nyata, adil, dan bermartabat.
Rekomendasi
Untuk memastikan UHC memberikan dampak nyata bagi masyarakat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Penguatan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama, melalui penerapan kapitasi berbasis kinerja dan penyesuaian insentif bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah terpencil.
Selain itu, indikator kepuasan masyarakat perlu diintegrasikan dalam evaluasi keberlanjutan UHC. Indeks Kepuasan Peserta JKN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebaiknya dijadikan ukuran penting dalam menilai keberhasilan UHC, bukan hanya pelengkap administratif.
Peningkatan akses layanan juga perlu didorong melalui sistem rujukan yang adaptif, termasuk dukungan transportasi darat, laut, dan udara, serta pemanfaatan layanan telemedisin untuk wilayah yang sulit dijangkau. Seluruh upaya tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan layanan JKN.
Penutup
Penghargaan Universal Health Coverage merupakan capaian penting dan patut diapresiasi dalam kebijakan kesehatan daerah. Namun, penghargaan ini seharusnya menjadi titik awal untuk perbaikan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Dengan fokus pada peningkatan mutu dan akses pelayanan, UHC dapat berkembang dari sekadar capaian administratif menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.
Penulis : Herman Wafom Tubur.
Anggota Pokja BP3OKP Papua Barat Daya
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Papua