Penghargaan Universal Health Coverage (UHC): Antara Capaian Kebijakan dan Realitas Pelayanan BPJS Kesehatan

Latar Belakang

Pencapaian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) oleh  Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (predikat terbaik Kategori Utama), bersama lima kabupaten yakni Raja Ampat, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan dan Kota Sorong patut diapresiasi sebagai sebuah langkah maju dalam upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat (https://www.jmnews.id/ragam/2902203401/papua-barat-daya-sapu-bersih-uhc-awards-2026-seluruh-daerah-raih-status-uhc-prioritas). 

Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kondisi wilayah yang relatif terpencil, komitmen Pemerintah untuk memastikan hampir seluruh penduduknya terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan keseriusan kebijakan yang tidak sederhana. Capaian ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan serta kesungguhan dalam mengelola anggaran dan kebijakan publik secara inklusif.

Di atas kertas, penghargaan UHC adalah sebuah prestasi kebijakan yang penting. Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penghargaan ini belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman warga ketika berhadapan dengan layanan kesehatan sehari-hari. Di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, persoalan akses, keterbatasan fasilitas, dan mutu pelayanan masih menjadi cerita yang sering terdengar dari masyarakat penerima manfaat.

Universal Health Coverage merupakan mandat pembangunan nasional untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu tanpa terbebani biaya. Pemerintah daerah yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN tinggi dan tingkat keaktifan peserta yang stabil dinilai telah melaksanakan mandat tersebut dan layak memperoleh Penghargaan UHC.

Dalam praktiknya, capaian administratif ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan. Karakteristik geografis, keterbatasan tenaga kesehatan, serta kesiapan fasilitas layanan membuat sebagian masyarakat belum merasakan manfaat JKN secara optimal, meskipun secara administratif telah tercakup dalam skema UHC.

Permasalahan Utama

Pertama, penghargaan UHC lebih menitikberatkan pada aspek kepesertaan dibandingkan mutu layanan. Penilaian masih berfokus pada cakupan dan keaktifan peserta JKN, sementara aspek penting seperti waktu tunggu, ketersediaan obat, kenyamanan layanan, dan kepuasan pasien belum menjadi indikator utama.

Kedua, masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, serta sarana transportasi rujukan, sehingga masyarakat kesulitan memanfaatkan layanan kesehatan meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN.

Ketiga, persepsi publik terhadap peran BPJS Kesehatan sering kali kurang tepat. Keluhan masyarakat kerap diarahkan kepada BPJS Kesehatan, padahal sebagian besar persoalan bersumber dari kesiapan fasilitas layanan kesehatan dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Analisis Kebijakan

Secara normatif, Penghargaan UHC telah sejalan dengan tujuan perluasan perlindungan jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan telah menjalankan perannya sebagai penjamin sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tanpa penguatan pada aspek pelayanan, capaian UHC berisiko dipersepsikan sebagai keberhasilan administratif semata, bukan sebagai jaminan layanan kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Efektivitas UHC pada akhirnya sangat ditentukan oleh kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta kebijakan daerah dalam mendukung akses dan mutu layanan.

Dukungan Dana Otonomi Khusus dalam Skema Pembiayaan BPJS

Dalam konteks Papua, termasuk Kabupaten Maybrat, skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana Otsus tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, melainkan berfungsi sebagai instrumen afirmatif yang melengkapi dan memperkuat keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Secara praktis, Dana Otsus digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, menjaga keaktifan kepesertaan JKN, serta menutup berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak sepenuhnya dibiayai dalam skema JKN. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan transportasi rujukan pasien, akomodasi pendamping, layanan kesehatan bergerak, serta insentif tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Keberadaan Dana Otsus menjadi faktor penentu agar capaian Universal Health Coverage tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif, tetapi benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tanpa dukungan Dana Otsus yang terintegrasi dengan perencanaan layanan JKN, terdapat risiko bahwa cakupan kepesertaan yang tinggi tidak sejalan dengan kemudahan akses dan mutu pelayanan kesehatan di lapangan.

Oleh karena itu, sinkronisasi pemanfaatan Dana Otsus dengan skema JKN menjadi prasyarat penting dalam menjaga keberlanjutan UHC. Integrasi ini menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berperan sebagai penjamin pembiayaan layanan, sementara Dana Otsus berfungsi memastikan masyarakat Papua dapat mengakses layanan tersebut secara nyata, adil, dan bermartabat.

Rekomendasi 

Untuk memastikan UHC memberikan dampak nyata bagi masyarakat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Penguatan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama, melalui penerapan kapitasi berbasis kinerja dan penyesuaian insentif bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah terpencil.

Selain itu, indikator kepuasan masyarakat perlu diintegrasikan dalam evaluasi keberlanjutan UHC. Indeks Kepuasan Peserta JKN dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebaiknya dijadikan ukuran penting dalam menilai keberhasilan UHC, bukan hanya pelengkap administratif.

Peningkatan akses layanan juga perlu didorong melalui sistem rujukan yang adaptif, termasuk dukungan transportasi darat, laut, dan udara, serta pemanfaatan layanan telemedisin untuk wilayah yang sulit dijangkau. Seluruh upaya tersebut perlu diperkuat dengan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam perencanaan, penganggaran, serta pengawasan layanan JKN.

Penutup

Penghargaan Universal Health Coverage merupakan capaian penting dan patut diapresiasi dalam kebijakan kesehatan daerah. Namun, penghargaan ini seharusnya menjadi titik awal untuk perbaikan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Dengan fokus pada peningkatan mutu dan akses pelayanan, UHC dapat berkembang dari sekadar capaian administratif menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Penulis : Herman Wafom Tubur. 

Anggota Pokja BP3OKP Papua Barat Daya

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Papua